Kalau Saja SBY Bisa Dipilih Kembali

Maaf sebelumnya, saya bukanlah Fans-nya Presiden SBY, kalau saya pilih judul tersebut diatas, itu hanya karena pengalaman Pilpresnya kedua yang lalu, SBY sangat rajin menurunkan harga BBM, demi pencitraannya, dan demi untuk menarik simpati masyarkat agar memilihnya kembali.

Kalau sekarang SBY menaikkan harga BBM tentu sudah tanpa beban, karena tidak mungkin bisa dicalonkan kembali, sesuai dengan amanat konstitusi. Seandainya amanat konstitusi tidak membatasi Presiden hanya boleh dua periode, tentunya SBY akan berusaha untuk maju kembali, dan moment sekarang ini akan dimanfaatkannya untuk mendongkrak kembali populeritasnya.

Begitu maraknya demo Anti kenaikan BBM diberbagai daerah, bahkan konon kabarnya besok 26/3/2012, akan digelar demo secara besar-besaran oleh mahasiswa dari 21 propinsi, akankah pemerintah bergeming terhadap demo yang digelar ? Rasanya pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan tersebut, minimal menundanya untuk sementara.

Sungguh ironis, diluar negeri SBY menerima berbagai pujian dan penghargaan, namun dinegerinya sendiri kondisinya morat-marit, dihujat sana sini. Keberhasilan dalam bidang ekonomi yang dinilai internasional hanyalah sekedar pujian, pada kenyataannya, untuk menutupi depisit anggaran, pemerintahan SBY-Boediono terpaksa harus menaikkan harga BBM, dengan alasan dampal krisis timur tengah.

Sebagai negara yang katanya secara ekonomi semakin membaik, tapi panik menghadapi krisis energi. Baiknya kondisi ekonomi sebuah negara tidak bisa hanya dilihat berdasarkan angka-angka, realitas dimasyarakat adalah kondisi riil yang tidak bisa dimanipulir. Sama halnya menghitung angka kemiskinan, tidak bisa hanya dilihat dari data statistik, karena bukan tidak mustahil angka-angka tersebut bisa direkayasa.

Realitas dalam masyarkat adalah kondisi nyata keadaan rakyat Indonesia, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Begitulah kalau negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, hanya saja semuanya ditutupi dan dikemas dalam kata-kata ekonomi kerakyatan.

Source :  http://www.kompasiana.com/ajinatha

BBM Naik, Pemerintah Omong Kosong

Pada tanggal 1 April ini BBM akan kembali naik. Secara otomatis harga sandang, papan, dan pangan pun pasti ikut naik. Sayangnya kenaikan BBM ini tidak didasari dengan perhitungan yang jelas dan pastinya hati nurani.

Padahal, ekonom ternama kita Kik Kian Gie mengatakan bahwa walaupun harga minyak dunia naik sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl.

Sayangnya, pemerintah sudah di brain washing yang berakar dalam UU nomor 22 tahun 2001. Pasal 28 ayat 2 berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Ini berarti bahwa rakyat mau tidak mau harus membayar minyak miliknya sendiri dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX di New York. Kalau harganya lebih rendah dikatakan merugi, harus mengeluarkan tunai yang tidak dimiliki dan membuat APBN jebol.

Padahal pemikiran tersebut adalah tidak benar. Karena indonesia adalah salah satu penghasil minyak di dunia. Berbeda dengan Jepang ataupun singapura yang harus membeli minyak pada negara lain. Pemikiran sesat inilah yang membuat kebijakan pemerintah dari dulu hingga sekarang mengenai BBM tidak pro-rakyat.

Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM”, mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada subsidi dalam BBM.

“Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/03/2012), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia.

Fakta sudah jelas mengatakan bahwa pemerintah hanya menuruti orang-orang neoliberal untuk menentukan kebijakan. Entah karena alasan apa pemerintah selalu menupu rakyatnya yang sudah jelas-jelas pemilik asli minyak bumi di indonesia.

Jika memang benar pemerintah merugi dan pertamina dipaksa membeli minyak. Pemerintah harus berani menasionalisasikan seluruh kekayaan alam yang 90% dikelola oleh perusahaan2 minyak AS seperti Chevron dan Exxon dengan harga New York. Cina dan Norwegia mengelola minyak mereka dengan BUMN mereka. Arab Saudi, Iran, dan Venezuela juga sudah menasionalisasi perusahaan minyak asing yang dulu memonopoli minyak mereka. Sekarang mereka makmur karena penerimaannya bertambah karena tidak dibohongi oleh perusahaan-perusahaan minyak asing.

Bukan hal yang sulit jika Indonesia menjual bensinnya dengan harga yang ditetapkannya sendiri. Lihatlah Venezuela yang menjual bensinnya Rp. 585/liter, Turkmenistan dengan Rp. 936/liter, Nigeria dengan Rp. 1.170/liter, Iran dengan Rp. 1.287/liter, Arab Saudi dengan Rp. 1.404/liter, Lybia dengan Rp. 1.636/liter, Kuwait dengan Rp. 2.457/liter, Quatar dengan Rp. 2.575/liter, Bahrain dengan Rp. 3.159/liter dan Uni Emirat Arab dengan Rp. 4.300/liter.

Satu wujud syukur kita terhadap kekayaan alam yang diberikan pemerintah adalah mengelolanya sendiri sehingga seluruh rakyat dapat menikmati hasilnya. Bukan menjual kekayaan kepada pihak asing demi keuntungan segelintir orang.

Jangan sampai Pemerintah menuruti kemauannya sendiri yang menghendaki supaya rakyat Indonesia merasa dan berpikir bahwa dengan sendirinya kita harus membayar bensin dengan harga dunia, agar semua perusahaan minyak asing bisa memperoleh laba dengan menjual bensin di Indonesia, yang notabene minyak mentahnya dari Indonesia sendiri. Bukankah Shell, Petronas, Chevron sudah mempunyai pompa-pompa bensin ?

Source : http://www.kompasiana.com/muchammad.yani

BBM Belum Naik, Rakyat Sudah Disiksa

Hari ini (27/03) beberapa elemen masyarakat berencana akan menggelar demonstrasi besar-besaran menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi besar ini bisa jadi menjadi puncak dari serentetan demo yang telah merebak di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Namun bukan tidak mungkin aksi ini menjadi pemicu demonstrasi yang lebih besar lagi dan berujung kekacauan seperti terlihat di aksi-aksi demo sebelumnya.

Tetapi jika melihat sikap ngotot pemerintah untuk tetap melanjutkan rencana itu, rasanya apapun yang terjadi tidak akan mengubah sikap pemerintah. Meskipun di parlemen sendiri beberapa fraksi telah menolak, namun pemerintah yang didukung beberapa partai dalam koalisi tetap akan memenangkan voting jika terjadi kebuntuan sehingga kenaikan BBM 1 April nanti rasanya tidak bisa dielakkan.

Lepas dari pro-kontra tentang rencana tidak populer ini, cara pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM sejak jauh-jauh hari sesungguhnya hanya menambah beban rakyat saja. Betapa tidak, saat rencana itu diumumkan di media maka harga-harga kebutuhan berangsur-angsur meroket sementara daya beli masyarakat tidak serta merta ikut membaik. Dan tentu saja rakyat, terutama yang berada di lapisan bawah, yang dipaksa harus merasakan penderitaan lebih dahulu meski kenaikan BBM belum direalisasikan.

Maka meskipun seandainya nanti rencana ini batal dilaksanakan, tidak ada yang bisa menjamin harga-harga yang terlanjur melambung akan kembali turun seperti sedia kala. Entah memang pemerintah sendiri yang kurang peka membaca situasi atau justru cara pemerintah mengapungkan wacana kenaikan harga BBM sejak jauh-jauh hari digunakan sebagai alat memaksa rakyat secara halus untuk menerima kebijakan ini, hanya merekalah yang tahu.

Selain itu, pengumuman rencana kenaikan BBM ini sebenarnya juga membuat banyak orang berlaku jahat menjadi penimbun BBM. Padahal akhirnya pemerintah sendiri, terutama aparat kepolisian, yang harus ekstra sibuk membongkar aksi penimbunan BBM dan dipaksa mengawasi distribusi BBM agar tidak terjadi kecurangan. Secara tidak langsung bisa disebut bahwa pemerintah sendiri yang membuka peluang bagi rakyatnya untuk menjadi penjahat. Tentu saja hal ini akan menambah berat beban aparat kepolisian yang di waktu bersamaan harus menghadapi gelombang demonstrasi.

Di beberapa tempat bahkan harga BBM sendiri sudah berangsur meningkat meskipun belum resmi diterapkan. Parahnya lagi BBM menjadi barang yang susah dicari begitu pemerintah mengumumkan rencana itu. Antrean panjang para pembeli BBM di SPBU menjadi pemandangan yang mudah ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Tentu saja hal seperti ini menyita waktu dan mengurangi produktifitas masyarakat kita untuk hal yang sebenarnya bisa dihindari.

Melihat hal-hal seperti itu, seharusnya pemerintah menjadikan rencana kenaikan BBM sebagai ‘operasi sunyi’. Karena jika dilakukan secara terbuka seperti sekarang, maka rakyatlah yang menjadi tumbal bahkan sejak sebelum kenaikan BBM itu resmi diterapkan. Memang tidak salah atas nama demokrasi pemerintah mengumumkan rencana kenaikan BBM sejak jauh-jauh hari, tetapi dengan besarnya ekses buruk yang harus ditanggung rakyatnya tentu saja lebih baik menjadikannya sebagai ‘operasi sunyi’.

Namun karena rencana kenaikan harga BBM memiliki nilai politik tinggi yang bisa digunakan mengangkat citra pihak penentang dan menjatuhkan citra pemerintah dan partai yang berkuasa, maka sangatlah sulit menjadikan rencana kenaikan harga BBM sebagai ‘operasi sunyi’. Dan demi mengejar citra itulah perdebatan panjang dan bertele-tele yang kini menghiasi media kita. Saat para penguasa sibuk berdebat mengatas-namakan rakyat, mereka tampaknya tak sadar bahwa rakyatlah yang sudah harus menjadi korban dan dipaksa menanggung kenaikan harga-harga barang. Padahal mereka yang sibuk berdebat adalah para pengkonsumsi uang rakyat yang disetorkan lewat pajak.

Lalu, melihat pemerintah mengelola negara dan para anggota parlemen menjalankan fungsinya, jari tangan manakah yang harus kita acungkan untuk mengapresiasi?

Salam

Source : http://www.kompasiana.com/alfajar